A. Papua. Pemerintah Daerah Papua memiliki otonomi khusus

A.    
Pendahuluan

Indonesia
merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Dengan wilayah yang luas
tersebut, pemerataan pembangunan tetap menjadi tujuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia bagi setiap masyarakat dalam cakupan wilayah yang luas tersebut. Salah
satu cara untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan berkelanjutan adalah
dengan sebuah kebijakan otonomi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibagi atas daerah-daerah
provinsi otonom. Dari beberapa daerah otonom tersebut, terdapat pula daerah
otonomi khusus.  Otonomi
khusus adalah kewenangan khusus yang 
diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
yang diakui oleh pemerintah. Salah-satu provinsi yang mendapatkan otonomi
khusus tersebut adalah Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Papua memiliki otonomi
khusus yang didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008.

Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih
luas bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan rakyat Papua untuk mengatur
dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus ini, maka ada perlakuan berbeda
yang diberikan Pemerintah kepada Provinsi Papua. Dengan kata lain terdapat
hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Provinsi Papua dan tidak berlaku di
Provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-halyang
berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua (Muttaqin, Azmi, 2013).

Dengan
adanya otonomi khusus, pemerintah Provinsi Papua dituntun tuntuk mampu
mempertanggungjawabkan aturan dan urusan yang berkaitan dengan daerahnya. Olehkarena
itu, dalam penyelenggaraan otonomi khusus ini diperlukan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pemerintah mengingat otonomi khusus
ini membuat pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan. Bagaimanakan
pemerintah Provinsi papua yang memiliki otonomi khusus mempertanggungjawabkan
kewenangan yang telah mereka jalankan?

 

B.    
Pembahasan

Pada
awalnya, di Papua terjadi banyak konflik yang berasal dari adanya ketidakadilan
pemerataan distribusi hasil pembangunan ekonomi yang pada saat itu dipegang
oleh pemerintah rezim orde baru. Pada saat pemerintah rezim orde baru tersebut
runtuh, desakan masyarakat Papua semakin masif, bahkan mereka memunculkan
desakan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu
memulai melakukan berbagai pendekatan politik seperti negosiasi dan diplomasi
yang akhirnya berujung pada diundangkannya UU 21/2001 mengenai otonomi khusus
Papua.

Kebijakan
otonomi khusus Papua yang diundangkan melalui UU 21/2001, November 2001,
mempunyai banyak perbedaan yang penting dan mendasar dibandingkan dengan UU
otonomi daerah yang berlaku untuk daerah – daerah lainnya. Undang-undang ini
adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar dan memang dimaksudkan
untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua. Proses penyusunannya sendiri
dilakukan sangat partisipatif, melalui konsultasi berbagai stakeholders di
Papua dan diskusi yang cukup intens di antara tim perumusnya di Papua untuk
kemudian dibawa ke dalam proses legislasi DPR di Jakarta.

Dengan
adanya otonomi khusus ini, Provinsi papua menerima dana Otsus yang besarnya 2%
dari total DAU (Dana Alokasi Umum) nasional dari tahun 2002 hingga tahun 2012
yang mana dana tersebut mencapai angka RP 33,7 triliyun. Dari undang-undang yang mengatur
tentang dana khusus ini, dana Otsus seharusnya mengalir ke sektor kesehatan,
infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Dengan dana Otsus yang
besar, diperlukan juga kinerja pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan
karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti kesehatan, pendidikan
, infrastruktur, dan ekonomi.

1.    
Nilai
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Papua

Untuk
menghindari kecenderungan terjadinya perpindahan KKN dari pusat ke daerah,
diperlukan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Adanya
akuntabilitas ini dalam upaya mendorong transparansi proses perumusan kebijakan
di daerah. Dengan ini diharapkan akan mendorong terbangunnya kepercayaan
masyarakat lokal terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks itu, penyelenggaraan
pemerintah daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang meliputi bidang
(1) Perencanaan, pembuatan, dan pelaksanaan suatu kebijakan; (2) penyusunan
penetapan, dan pelaksanaan APBD; (3) pengelolaan aset daerah; dan (4) audit
kekayaan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah (Tim
LIPI, 2006, p. 168).

Oleh karenanya, pemerintah provinsi Papua
memiliki kewenangan untuk menganggarkan dan melaksanakan belanja dari dana
Otsus serta program-program untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat Papua. Kinerja
pemerintah sangat penting mengingat dana yang digelontorkan pun tidak sedikit
dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam kinerjanya
ini, pemerintah provinsi memiliki sebuah lembaga yang bertugas mengevaluasi
kinerja terutama akuntabilitas dari pemerintah. Lembaga tersebut bernama Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kinerja pemerintah provinsi Papua salahsatunya dievaluasi oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam
penilaian ini, Menpan menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang merupakan manajemen kinerja yang diterapkan pada sektor publik
yang orientasinya pada manfaat hasil dan upaya agar mendapatkan hasil yang
lebih baik.

Tabel 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Tahun 2015

No.

INSTANSI PEMERINTAH

NILAI
2015

PREDIKAT

1

PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA

80.68

A

2

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

80.04

A

3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

76.30

BB

4

PEMERINTAH PROVINSI BALI

75.39

BB

5

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

75.15

BB

6

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

75.11

BB

7

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

72.09

BB

8

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

70.52

BB

9

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

70.06

BB

10

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

68.62

B

11

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

63.74

B

12

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

62.42

B

13

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

61.00

B

14

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

60.96

B

15

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

60.85

B

16

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

60.85

B

17

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

60.69

B

18

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

58.57

CC

19

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

58.65

CC

20

PEMERINTAH ACEH

58.24

CC

21

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

58.00

CC

22

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

56.25

CC

23

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

55.62

CC

24

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

55.15

CC

25

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

54.73

CC

26

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

52.87

CC

27

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

51.13

CC

28

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

51.12

CC

29

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

50.56

CC

30

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

50.23

CC

31

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

46.03

C

32

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

32.81

C

33

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

31.24

C

34

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

25.34

D

Data
yang diperoleh dari website www.menpan.go.id

Dari tabel diatas, dapat
dilihat bahwa dalam penilaian oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas
kinerja pemerintah provinsi Papua masih agak kurang. Hal tersebut dapat dilihat
dari data tahu

x

Hi!
I'm Victor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out